Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Etika dalam Auditing

Definisi etika
Secara garis besar etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini kebutuhan etika dalam masyarakat sangat mendesak sehingga sangatlah lazim untuk memasukkan nilai-nilai etika ini ke dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara kita. Banyaknya nilai etika yang ada tidak dapat dijadikan undang-undang atau peraturan karena sifat nilai-nilai etika sangat tergantung pada pertimbangan seseorang.
Definisi Auditing
          Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.
Definisi Etika dalam Auditing
          Etika dalam Auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.

Tanggung Jawab Auditor
The Auditing Practice Committee, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practices Board, ditahun 1980, memberikan ringkasan (summary) tanggung jawab auditor:
-          Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjannya.
-          Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
-          Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.
-          Pengendalian Intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.
-          Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.
KEPERCAYAAN PUBLIK
Kepercayaan masyarakat umum  sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya baik merupakan manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.
Independensi akuntan publik merupakan dasarutam akepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi akuntan publik mencakup empata spek, yaitu :
1.      Independensi sikap mental
Independensi sikap mental berarti adanya  kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta  yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.
2.      Independensi penampilan.
Independensi penampilan berarti adanya kesan masyaraka tbahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik.
3.      Independensi praktisi (practitioner independence)
Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan, Maut mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi independensi praktisi (practitioner independence) dan independensi profesi (profession independence).Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktis isecara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan .Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan progran, independensi investigatif, dan independensi pelaporan.
4.      Independensi profesi (profession independence)
Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.
Profesiakuntan di dalammasyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib dengan menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Ketergantungan antara akuntan dengan publik menimbulkan tanggungjawab akuntan terhadap kepentingan publik.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor
            Tidak dapat dipungkiri bahwa klien berusaha agar laporan keuangan yang dibuat oleh klien mendapatkan opini yang baik oleh auditor. Banyak cara dilakukan agar auditor tidak menemukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bahkan yang lebih parah lagi adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan tidak dapat dideteksi oleh auditor.
            Independensi akuntan publik dapat terpengaruh jika akuntan publik mempunyai kepentingan keuangan atau mempunyai hubungan usaha dengan klien yang diaudit. Menurut Lanvin (1976) dan Supriyono (1988) independensi auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1.      Ikatan keuangan dan usaha dengan klien
2.      Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien
3.      Lamanya hubungan kantor akuntan publik dengan klien
            Sedangkan menurut Shockley (1981) dan Supriyono (1988) independensi akuntan publik dipengaruhi oleh faktor :
1.      Persaingan antar akuntan publik
2.      Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien
3.      Ukuran KAP
4.      Lamanya hubungan antara KAP dengan klien
            Dari faktor–faktor yang mempengaruhi independensi tersebut di atas bahwa independensi dapat dipengaruhi oleh ikatan keuangan dan usaha dengan klien, jasa-jasa lain yang diberikan auditor selain audit, persaingan antar KAP dan ukuran KAP. Seluruh faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut adalah ditinjau dari independensi dalam penampilan.


kesimpulan
jadi menurut saya etika dalam auditing itu untuk peroses pengumpulan dan mengevaluasi bahan bukti informasi dan harus bersifat tanggung jawab idepedent tidak mendukung instasi manapun.agar dapat dipercaya oleh kegiatan bisnis dalam bidang finansial
 
http://m-fahli.blogspot.com/2014/11/etika-dalam-auditing.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

kode etika profesi akuntansi

Pengertian Etika Profesi Akuntansi
Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika dapat dibagi menjadi beberapa pengertian Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya.
Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.
Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.
Menurut, Warren (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.
ETIKA PROFESI AKUNTANSI
Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan yang khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini sebagai aturan main dalam menjalankan profesi tersebut yang biasa disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi.
Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap etika profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi.

KODE ETIK AKUNTANSI INDONESIA
Kode yaitu tanda-tanda atitau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.
Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat atau di lingkungan kerja. Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar/baik dan yang tidak benar/tidak baik. Kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tertentu.
Sedangkan kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik bagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi dimata masyarakat.
Dua sasaran pokok dari kode etik yaitu: (1) kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja ataupun tidak disengaja dari kaum profesional, (2) kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku buruk orang-orang yang mengaku diri profesional.
Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan public.
terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu : 
Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. 
Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
 Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. 
Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.
Prinsip – Prinsip Etika IFAC, AICPA, dan IAI
Kode perilaku profesional AICPA
Kode Perilaku Profesional AICPA terdiri atas dua bagian:
a.     Prinsip-prinsip Perilaku Profesional menyatakan tindak – tanduk dan perilaku ideal.
b.     Aturan Perilaku menentukan standar minimum.
Prinsip-prinsip Perilaku Profesional menyediakan kerangka kerja untuk Aturan Perilaku.
Pedoman tambahan untuk penerapan Aturan Perilaku tersedia melalui:
·    Interpretasi Aturan Perilaku (Interpretations of Rules of Conduct)
·     Putusan (Rulings) oleh Professional Ethics Executive Committee.
Enam Prinsip-prinsip Perilaku Profesional:
·    Tanggung jawab: Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral dalam seluruh keluarga.
·     Kepentingan publik: Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam suatu cara yang akan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.
·    Integritas: Untuk mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan perasaan integritas tinggi.
·    Objektivitas dan Independesi: Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik penugasan dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional.
·    Kecermatan dan keseksamaan: Anggota harus mengamati standar teknis dan standar etik profesi.
·     Lingkup dan sifat jasa: Anggota dalam praktik publik harus mengamati Prinsip prinsip Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan.
Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC :
1).  Integritas.
Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.
2) Objektivitas.
Seorag akuntan profesional seharusnya tidak boleh   membiarkan    terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehinggamengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.
3).  Kompetensi profesional dan kehati-hatian.
Seorang akuntan profesionalmempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjaminseorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yangdidasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorangakntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional haus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesionaldan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.
4).  Kerahasiaan.
Seorang akuntan profesional harus menghormati kerhasiaaninformasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnisserta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izinyng enar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.
5). Perilaku Profesional.
Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapatmendiskreditkan profesi.
Aturan dan Interpretasi Etika
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.
a) Aturan
Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:
Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.
b) Interpretasi
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian:
(1) Prinsip Etika,
(2) Aturan Etika, dan
(3) Interpretasi Aturan Etika.
Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.
Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.
kesimpulan:

kode etik merupakan Suatu tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan pekerjaannya dalam aktivitas, dan sebagai patokan etika yang harus di gunakan dalam profesi akuntansi hingga mencapai sebuah tujuan yang maksimal 

Sumber :




 
 http://m-fahli.blogspot.com/2014/11/kode-etik-profesi-akuntansi.html
 
http://m-fahli.blogspot.com/2014/11/kode-etik-profesi-akuntansi.html

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

cerpen etika bisnis

kita mengetahui dengan jelas bahwa bisnis di indoneisa selama 3 tahuan terakhir sangat berkembang pesat. itu semyu tidak lepas dari dasar - dasar etika bisnis yang di jalan para pebisnis di indonsia.Menurut para ahli etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat pergaulan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.
Kata Etika sendiri berasal dari kata ETHOS dari bangsa Yunani yang memiliki arti nilai – nilai, norma – norma, kaidah dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. apa lagi seorang pebisnis tidak lepas dari sosok yang ramah atau sering di dengar mudah bergaul. selain itu di dukungan dengan berapa etika yang perlu di perhatikan , antara lain ialah : 


1.         Pengendalian diri.
2.         Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility).
3.         Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
4.         Menciptakan persaingan yang sehat.
5.         Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”.
6.         Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi).
7.         Mampu menyatakan yang benar itu benar.
8.         Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah.
9.         Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama.
10.     Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.
sebenar sih ini bukan cerpen cuma lebih kepada info etika bisnis yang baik bagaimana semoga bermanfaat yah :)
 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Perkembangan Etika Bisnis dan Profesi di Indonesia

Perkembangan Etika Bisnis dan Profesi di Indonesia

1.      Pengertian Etika
Menurut para ahli etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat pergaulan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.
Kata Etika sendiri berasal dari kata ETHOS dari bangsa Yunani yang memiliki arti nilai – nilai, norma – norma, kaidah dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.
 
2.      Pengertian Profesi
Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan memiliki keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan belum cukup dapat dikatakan sebagai profesi, tetapi, perlu memiliki penguasaan sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antar teori dan praktek pelaksanaan.
 
3.      Kode etik profesi
Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sangsi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

   Prinsip Umum Etika Bisnis
a.           Otonomi = mandiri.
Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran dan bertanggung jawab (dalam bidang bisnis).
b.           Kejujuran.
Menghindari praktek bisnis curang.
c.           Keadilan.
Setiap orang diperlakukan sama dan adil sesuai kriteria rasional ,objektip dan bertanggung jawab.
d.          Manfaat bersama (mutual benefit principle).
Dalam persaingan bisnis tidak boleh terjadi upaya saling mematikan.
e.           Integrita moratuntunan internal agar tetap menjaga nama baik industri.
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah:
1.         Pengendalian diri.
2.         Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility).
3.         Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
4.         Menciptakan persaingan yang sehat.
5.         Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”.
6.         Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi).
7.         Mampu menyatakan yang benar itu benar.
8.         Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah.
9.         Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama.
10.     Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

contoh kasus Fraud Auditing Perusahaan Multilateral & Analisis luar negeri

Dua perusahan Auditor sebelumnya yang mengaudit laporan keuangan dari sebuah perusahaan real estate terkenal di Singapura, dinyatakan bersalah dan dihukum denda sebesar SGD 775,000 (US$ 504,049) karena terbukti gagal untuk memberikan peringatan kepada manajemen perusahaan tersebut tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh mantan manajer keuangannya yang dilakukan sepanjang tahun 2002 dan 2004 dimana sang manajer tidak menyetorkan uang perusahaan ke bank yang ditunjuk.
Kecurangan sang manajer keuangan tsb diketahui setelah perusahaan audit yang baru Patrick Lee Public accounting Cooperation menerima laporan rekonsiliasi bank yang berbeda dengan laporan accounting perusahaan, dimana terjadi kekurangan dana sebesar SGD 672,253 (US$ 437,224). Pengadilan memutuskan bahwa seharusnya perusahaan audit sebelumnya dapat mendeteksi adanya kecurangan tsb dan memberikan laporan peringatan kepada pihak manajemen atas adanya ketidakberesan laporan keuangan perusahaan.

Analisis : Keputusan pengadilan tersebut telah memberikan peringatan yang jelas kepada perusahaan audit tentang fungsi dan tanggung jawab profesi Auditor.
Seharusnya manajemen perusahaan tersebut mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat oleh manager keuangan sebelum manager tersebut keluar dari perusahaan.

Sumber :
http://rinanonano.blogspot.com/2014/12/contoh-kasus-fraud-auditing-perusahaan.html
 
 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Contoh Kasus Fraud Accounting Multikultural dalam negeri

kasus kredit fiktif yang melibatkan 3 pegawai Bank Syariah Mandiri (Kepala Cabang BSM Bogor M. Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa) dan 1 orang debitur (Iyan Permana). Catatan  untuk jabatan tersangka John Lopulisa mungkin lebih tepat jika disebut account afficer bukan accounting officer. Total kredit yang dicairkan adalah sebesar Rp102 Milyar dengan kerugian mencapai Rp52 Milyar (beberapa media menyebutkan Rp59 Milyar). Modusnya adalah melakukan pencairan kredit fiktif dengan menggunakan nama 197 debitur di mana 113 debitur adalah fiktif. Pencairan kredit tersebut telah dimulai sejak tahun 2011.
Lebih menarik lagi ketika membuka corporate website BSM dan menemukan press release yang menyatakan bahwa laporan keuangan BSM memperoleh Annual Report Award kategori perusahaan swasta (private), keuangan (finance) dan tertutup (non-listed)  selama 4 tahun berturut-turut dari 2009-2012. Penghargaan bergengsi itu merupakan kerja samaOtoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak, Indonesia Stock Exchange, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berita dapat dilihat di link ini (http://www.syariahmandiri.co.id/2013/10/bsm-kembali-raih-annual-report-award/).penulis juga telah mendownload laporan keuangan BSM tahun 2012, laporan auditor independen menyatakan laporan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa opini yang bagus dari auditor independen tidak serta merta bebas fraud/kecurangan.
Sebelum penulis menyampaikan analisa, penulis akan mengumpulkan beberapa potongan berita dari berbagai media untuk menyusun predikasi (What, When, Who, Where, Why, How, How much) yang telah penulis tuliskan di paragraf 1 antara lain :

 ANALISIS  : 

1. Pada 2012, tim audit internal BSM menemukan pelanggaran tindak pidana perbankan yang dilakukan pegawainya. Hasil audit internal ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri pada September 2012. “Untuk memproses, BSM melapor ke Mabes Polri September 2012. Dengan pelaporan ini BSM menyerahkan penanganan pada proses hukum” ujar Corporate Secretary BSM, Taufik Markus di Wisma Mandiri, Jl. MH. Thamrin,Jakpus. (detik.com tanggal 24/10/2013)
2. Bambang Sulistyo (kuasa hukum BSM) menjelaskan bahwa BSM memiliki direktorat kepatuhan yang selalu memantau penyaluran kredit di setiap cabang. Jika ada hal yang mencurigakan, maka tim audit khusus akan bekerja. “Dengan adanya ini menunjukkan BSM punya sistem internal kontrol yang bagus”, ungkapnya. (detik.com tanggal 24/10/2013)
3. “Jumlah penyaluran Rp102 M. Kerugian masih dalam proses penyidikan, yang belum kembali sekitar Rp50 M. Sisanya sudah kembali, tapi itu angka Rp50 M masih proses, bukan kerugian yang pasti”, jelas Bambang. (detik.com 24/10/2013)
4. Dari 197 pengajuan kredit, 113 di antaranya fiktif. Akibat kredit fiktif itu, BSM sudah menggelontorkan dana sebesar Rp102 Miliar, namun Rp50 Miliar diantaranya sudah dikembalikan ke BSM. “Sehingga total kerugian saat ini sekitar Rp52 Milyar”, pungkas Arif Sulistyo Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri. (detik.com tanggal 25/10/2013)
5. Pengajuan kredit ini sudah dimulai sejak Juli 2012. Akibat kredit fiktif ini, BSM Bogor menggelontorkan dana Rp102 Miliar. Baru Rp50 Miliar dana yang dikembalikan pada pihak BSM. (detik.com tanggal 25/10/2013)
6. Keempat tersangka adalah Kepala Cabang BSM Bogor M. Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa, dan seorang debitur, Iyan Permana. (kompas.com tanggal 25/10/2013)
7. Penyidik, kata Arief, menduga telah terjadi persengkongkolan antara Iyan dengan tiga pegawai BSM cabang Bogor. Pasalnya, ada dugaan pemberian kompensasi kepada pegawai perbankan. Ada pun bentuk kompensasi itu, kata Arief, berbentuk uang dan mobil.(kompas.com tanggal 25/10/2013)
8. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, proses pengajuan dan pencairan kredit tersebut terjadi antara Juli 2011 - Mei 2012 dengan plafon kredit antara Rp 100 juta - Rp 200 juta. Pencairan kredit tersebut diajukan untuk pembiayaan perumahan. Rupanya, kata Arief, proses pencairan kredit itu tidak melewati mekanisme perbankan yang semestinya.(kompas.com tanggal 25/10/2013)
9.Rupanya, kata Arief, proses pencairan kredit itu tidak melewati mekanisme perbankan yang semestinya. Pihak perbankan, yang seharusnya melakukan cross-check terhadap data yang diberikan debitor, meniadakan hal tersebut.(kompas.com tanggal 25/10/2013)
10. “Dia yang ngajukan kredit pembiayaan akad mudharabah untuk pembiayaan bangun rumah,” ucap Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 25/10/2013. (tribunnews.com)
Kasus fraud berupa kredit fiktif yang dilakukan 3 pegawai BSM sudah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian telah diungkap. Pertanyaannya adalah apakah masalah sudah selesai?Menurut saya belum, masih ada kemungkinan bahwa kasus ini mengarah pada kasus Accounting Fraud/kecurangan pelaporan akuntansi BSM tahun 2012. Mengapa? Pada potongan berita nomor 2 di atas, kuasa hukum BSM menyatakan BSM memiliki direktorat kepatuhan dan internal control yang bagus. Namun timbul beberapa pertanyaan saya antara lain :
1. Apakah kasus ini telah dikomunikasikan dengan auditor eksternal yang melakukan audit tahun 2012?
2. Jika sudah, apakah sudah ada adjustment biaya penyisihan piutang terkait kasus tersebut?
3. Apakah jika tidak ada adjustment biaya penyisihan piutang berarti laba di laporan keuangan tersebut overstated?
4. Apa motivasinya?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas mari kita analisa bersama.
1. Jawaban pertanyaan pertama ini adalah yang paling fundamental untuk membangun hipotesis terjadinya accounting fraud. Potongan berita yang disajikan di atas menunjukkan bahwa tim internal audit telah menemukan adanya kasus fraud berupa kredit fiktif pada September 2012. Seharusnya tim internal auditor memberikan informasi terkait kasus ini kepada tim eksternal auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan 2012. Hal ini sesuai dengan yang diatur di ISA 610 (Revised) yang menyatakan :
“ISA 315 (Revised) addresses how the knowledge and experience of the internal audit function can inform the external auditor’s understanding of the entity and its environment and identification and assessment of risks of material misstatement. ISA 315 (Revised) also explains how effective communication between the internal and external auditors also creates an environment in which the external auditor can be informed of significant matters that may affect the external auditor’s work.”
Apakah ini berarti tim auditor internal menyembunyikan informasi? Belum tentu! Untuk menjawab pertanyaan pertama ini juga saya mempertimbangkan untuk menggunakan salah satu aksioma yang digunakan Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) yaitu “reverse proof” (pembuktian terbalik) yang artinya kita harus menguji apakah tindakan fraud telah dilakukan atau tidak dilakukan. Argumentasi yang memungkinkan bahwa auditor internal tidak menyembunyikan informasi adalah bahwa auditor eksternal mempertimbangkan internal audit yang dilakukan tidak relevan. Seperti yang dituangkan dalam ISA 315 di bawah ini :
“If the entity has an internal audit function, the auditor shall obtain an understanding of the following in order to determine whether the internal audit function is likely to be relevant to the audit:
(a) The nature of the internal audit function’s responsibilities and how the internal audit function fits in the entity’s organizational structure; and
(b) The activities performed, or to be performed, by the internal audit function.(Ref: Para. A101–A103)”
2. Jika auditor internal telah menyampaikan kasus kredit fiktif tersebut ke auditor eksternal maka seharusnya auditor eksternal melakukan jurnal koreksi untuk kredit fiktif (pembiayaan mudharabah) tersebut. Caranya dengan membebankan penyisihan kerugian aset produktif pembiayaan mudhrabah sebesar Rp50 Milyar atau senilai kerugian yang ditanggung BSM (walaupun saya pribadi dengan prinsip konservatisme akuntansi lebih memilih untuk membebankan sebesar Rp102 Milyar). Faktanya ketika kita membaca laporan keuangan BSM tahun 2012 beban penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah adalah sebesar Rp31.900.238.975,00. Masih belum mencukupi untuk meng-cover nilai kerugian yang sebesar Rp50 Milyar. Namun, perlu dipastikan juga apakah benar kredit yang dilakukan melalui pembiayaan mudharabah. Jika melalui akun lain maka bisa jadi analisa ini gugur. Misalnya melalui akun piutang dimana penyisihannya adalah sebesar Rp226.151.228.835,00. Maka bisa jadi angka Rp50 Milyar itu termasuk di dalam akun penyisihan kerugian piutang.
3. Jika auditor tidak melakukan pembebanan biaya penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah tersebut maka jelas laba di laporan keuangan overstated.
4. Dalam dunia fraud examiner dikenal istilah triangle of fraud yaitu pressure/motives, opportunity dan rationalization. Maka penting untuk kita tahu apa motivasi yang mungkin? Alasan pajak kita kesampingkan karena laba yang tinggi berarti tinggi juga pajaknya. Motivasi yang mungkin adalah untuk mengejar angka laba yang telah ditargetkan dan bonus dari laba tersebut. Memungkinkan juga untuk menaikkan laba bank Mandiri karena BSM merupakan anak perusahaan bank Mandiri. Sehingga laba bank Mandiri secara konsolidasi akan meningkat pula.
Setelah kita panjang lebar melakukan analisa kemungkinan terjadinya accounting fraud lantas pertanyaan selanjutnya adalah apa konsekuesinya? UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 69 ayat 3 menyatakan “Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab
terhadap pihak yang dirugikan”. Itu konsekuensi yang mungkin akan diterima direksi dan komisaris. Selain itu memungkinkan konsekuensi lain seperti menurunnya kepercayaan kreditur kepada BSM dan konsekuensi lainnya.
Sebagai penutup, seperti biasa tulisan ini merupakan analisa/opini pribadi atas kasus kredit fiktif BSM. Tulisan ini sekedar hipotesis yang datanya kurang lengkap karena hanya berdasarkan informasi yang di expose ke publik. Tidak diperkenankan untuk melakukan tuduhan dengan menggunakan tulisan ini jika Anda bukan Aparat Penegak Hukum (APH). Tidak diperkenankan juga untuk Anda untuk menyimpulkan bahwa Accounting Fraud telah terjadi jika Anda bukan hakim yang telah melalui persidangan terkait masalah ini (Aksioma ACFE nomor 3, “Fraud Existence yang artinya hanya pengadilan yang menentukan bahwa fraud telah terjadi atau tidak terjadi).

 http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/10/27/apakah-kasus-kredit-fiktif-bsm-mengarah-ke-accounting-fraud-602793.html



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

contoh kasus benturan kepentingan

 Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) 


Conflict of Interest sendiri terjadi bila karyawan & pimpinan perusahaan/ individu memiliki, secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif, bebas dari keragu-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan/ individu.

 Kasus Mesuji Lampung 
(sumber: okezone.com)

Kasus pembantaian warga Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan masih menjadi kontroversi. Sejumlah kalangan meragukan kasus pembantaian tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin menilai video pembantaian warga itu janggal. Pertama, Tubagus tidak yakin video itu diambil di Mesuji. Selain itu, dia berpendapat warga tidak mungkin merekam tindakan keji seperti memenggal kepala.

Kejanggalan kedua, Kata Tubagus, mengapa kasus pembantaian puluhan orang baru dilaporkan saat ini. "Kok tidak dari sekian bulan lalu, Itu kan sesuatu yang khusus," katanya.

Senada hal itu, Anggota DPR asal daerah pemilihan Lampung, Ahmad Muzani juga mengatakan, bila memang terjadi pembantaian terhadap warga di kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan dan Kabupaten Mesuji di Lampung, pasti menimbulkan kegoncangan. "Kok peristiwa tersebut tidak menimbulkan kehebohan di Lampung sendiri, tapi terkejut dan heboh ketika dibuka di Jakarta," ujar Muzani.

Terkait hal itu, pendamping petani Megoupak, Mesuji, Saurip Kadi mengungkapkan, kasus tersebut memang baru dia ketahui sekarang. “Kalau dari dulu petani lapor, tentunya sudah kami laporkan ke DPR, karena mereka baru ketemu saya, makanya saya membantu dan baru sekarang dilaporkan,” kata Saurip saat dihubungi okezone, Kamis (15/12/2011).

Saurip mengatakan, kebenaran terkait peristiwa itu akan terbongkar di lapangan. “Biarkan saja orang-orang yang meragukan pembantaian tersebut, ya percaya syukur, tidak juga tidak apa-apa, nanti kan ada komparasi dengan data yang di lapangan,” katanya.

Dikatakan Saurip, para petani sebenarnya telah mengadukan hal itu kepada pemerintah Kabupaten, hingga ke menteri kehutanan. “Namun semuanya hanya janji-janji melulu, akhirnya sekarang inilah kami melaporkannya ke DPR,” kata Saurip.

Rabu 12 Desember 2011, belasan warga kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan dan warga Kabupaten Mesuji, Lampung mengadu ke Komisi Hukum DPR. Mereka melaporkan pembunuhan terhadap petani yang terjadi sejak tahun 2009. Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Megoupak, Bob Hasan, menjelaskan kronologis adanya pembantaian dan kekerasan sadis di Lampung.

Menurutnya, peristiwa kekerasan yang terjadi di kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan terjadi saat PT Silva Inhutani milik warga negara Malaysia berinisial BS berniat melakukan perluasan lahan pada tahun 2003. Namun upaya perluasan lahan untuk menanam kelapa sawit mendapat perlawanan penduduk setempat.

Akhirnya PT Silva Inhutani membentuk PAM Swakarsa untuk menghadang perlawanan warga. Sejak saat itu, perusahaan melalui jasa keamanan sewaan diduga melakukan penyiksaan berujung pembunuhan terhadap warga.

Tercatat 32 warga menjadi korban pembunuhan sadis ini. Dalam video rekaman yang diputar di Komisi Hukum, tampak jelas kekejian yang dilakukan si pembantai secara sadis.

"Kejadian terjadi di Mesuji dan Sodong di Lampung paling ujung juga Tulang Bawang. Kalau penyembelihan itu terjadi awal Januari 2011, rincian korban 30 orang yang tewas sejak 2009-2011 dan ada beberapa orang stress karena melihat anggota keluarganya dibantai di hadapannya," jelas Bob.
Analisisnya : sebenarnya tindakan pertama yang harus di lakukan menguji apa video itu benar pembutikannya , bisa saja video yang tersebut untuk menjatuhkan pihak  XXX . harus di selidik siapa yang merekam video tersebut karena empek yang di timbulkan sangat besar dampaknya tapi di lain pihak kasus ini terbuka apabila tidak adanya video tersebut maka tindakan kejam tersebut masih terus berlanjut , cara yang paling baik adalah menghukum dengan hukum indonesia agar tidak terjadi pihak yang di rugikan serta di untungkan

http://ubur2ondaspot.blogspot.com/2012/01/benturan-kepentingan-conflict-of.html

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS